Home DARAT Kereta Api KPK dan BPN Akan Bantu Aset PT KAI Lampung

KPK dan BPN Akan Bantu Aset PT KAI Lampung

26
0
SHARE

BM – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang hadir di Provinsi Lampung dalam rangka Koordinasi dengan PT.KAI Drive IV Tanjungarang Bandarlampung, untuk menyampaikan progress penyelesaian permasalahan aset tetap milik PT Kereta Api Indonesia.

Sebelumnya Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro bertandang ke KPK. Kedatangannya untuk kebutuhan penyelamatan dan penertiban aset PT KAI. Terdapat sejumlah aset-aset PT KAI dikuasai oleh pihak lain baik di Pulau Jawa maupun Pulau Sumatera.

Saut Situmorang mengatakan KPK hadir untuk PT. KAI Drive IV Tanjungkarang Bandarlampung dalam menyelesaian konflik lahan atau tanah yang selama ini di duduki masyarakat selama bertahun-tahun. KPK akan monitor permasalahan aset milik negara.

Ada dua tujuan KPK membantu PT.KAI yaitu mensejahterakan rakyat indonesia dan daya saing. Bagaimana kita bisa bersaing dengan negara lain jika KAI di Indonesia selalu ada konflik masalah tanah dengan masyarakat, padahal banyak masyarakat yang ingin naik kereta api.

”sehingga tujuan kita bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini. Ada banyak aset disini sebagai status, batas dan pengelolaan aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Provinsi Lampung. Ujarnya saat konfersi pers, Senin (20/11) kemarin.

KPK meminta sepenuhnya kepada pihak BPN yang paham dengan aset tanah. Dengan memastikan aset lahan punya PT.KAI dimana saja jangan sampai terjadi konflik kepada masyarakat, KPK tidak mau terjadi permasalahan yang sangat panjang. Ungkapnya

Sementara Sekjen ATR/BPN, Pimpinan M. Noor Marsuki mengatakan pada zaman penjajahan belanda jalur kereta api sudah ada, dan pada zaman itu pihak swasta juga mengelolah jalur kereta api di pulau Jawa (dulu berpusat di Jawa Tengah) dan Sumatera.

“Jadi ini sejarah panjang dalam pengelolaan status, batas, dan pengelolaan aset PT. KAI di Jawa maupun Sumatera salah satu nya di Provinsi Lampung. Ujarnya

Menurut Noor banyak permasalah konflik lahan yang dikuasai masyarakat di dekat jalur kereta api untuk itu kita BPN siap membantu penyelesaikan permasalahan lahan milik PT.KAI yang ada di Provinsi Lampung tersebar di Kabupaten/kota.

Dalam membaca riwayat tanah pada zaman dulu yang di kelolah belanda sangat luar biasa, sehingga pihak bekerja sama dengan KPK, PT.KAI mencari data aset ke negara belanda. Dengan ini kita BPN wajib membantu pihak.PT.KAI dengan mengeluarkan Groundkat.

Groudkat merupakan dasar hukum yang kuat dalam Undang-undang, dimana lokasi lahan milik PT.KAI sesuai data pada zaman belanda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 dan 41 Tahun 1959 sudah menjadi aset DKA sekarang PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Tanah aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) baik yang berasal dari pengambilalihan aset SS, nasionalisasi aset VS maupun yang diperoleh sendiri karena pengadaan tanah, dalam penerbitan administrasinya ada yang sudah mempunyai sertipikat, namun juga masih ada yang belum bersertipikat.

Semua tanah aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkapasitas sebagai kekayaan negara yang dipisahkan dan tunduk kepada Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW), Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970, Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 dan peraturan perundangan lainnya mengenai kekayaan negara. Ujarnya

Noor Marsuki optimis permasalahan ini cepat selesai dengan dibantu pihak KPK kita akan berkoordinasi dengan masyarakat bagaimana nantinya lahan dapat di manfaatkan dengan cara di sewa atau di kelola dengan syarat warga yang sudah lama menempati lokasi milik aset PT. KAI wajib diberikan perhatian, ini pasti akan selesai dan tidak memakan waktu lama. kita lakukan pendataan bagaimana bisa selesai dengan baik. Katanya

Pemerintah Pusat melalui Kementerian ATR/BPN diberi tugas Pak Presiden untuk menyelesaikan permasalahan konflik lahan aset milik negara dengan jangka waktu tahun 2025 selesai, sehingga seluruh bidang tanah bisa terdaftar di seluruh indonesia.

“Ada tiga aset milik negara yang akan kita selesaikan yaitu pertama Lahan perkebunan yang di duduki masyarakat di seluruh Indonesia, kedua aset PT.KAI dan ketiga tempat beradapan umat seperti masjid,gereja dan lainnya. Jelasnya

Sedangkan Direktur Bidang Sset PT KAI Dody Budiawanmengatakan permasalahan Aset Tanah dan Bangunan PT Kereta Api Indonesia (persero) selalu menjadi isu hangat di Lampung yang diakibatkan belum pahamnya masyarakat dan pemangku kepentingan tentang Aset Negara yang telah dipisahkan menjadi Aset pemerintah yang dikuasai oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau di singkat PT KAI sebagai penyertaan modal perusahaan sehingga membuat masyarakat yang menempati menggunakan aset PT KAI baik berupa lahan ataupun rumah perusahaan terjebak untuk melalaikan kewajibannya bahkan berniat memiliki Aset tersebut.

Sehingga PT KAI perlu menyampaikan dengan baik dan benar mengenai Status, Batas dan Pengelolaan Asetnya kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya
,untuk itu pada Senin tanggal 20 November 2017 bertempat di Ballroom Hotel Novotel Bandarlampung, PT KAI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai status, Batas dan Pengelolaan Aset PT KAI dengan menghadirkan narasumber Sekjen ATR/BPN, Pimpinan KPK serta Pimpinan PT KAI dengan peserta FGD dari berbagai kalangan yaitu Kepala daerah, DPRD Provinsi dan Kab/Kota, Pimpinan Kepolisian dan TNI di wilayah hukum Lampung, Kepala BPN Prov dan Kab/Kota, Kejaksaan, Ketua pengadilan, Pimpinan usahaan, Pengamat Kebijakan publik, Akademisi, Camat, Lurah, Kepala Desa, Komunitas di wilayah Provinsi Lampung

Adapun tujuan diselenggarakan FGD ini yaitu Untuk memberikan wawasan yang lebih jelas tentang Aset Negara yang telah dipisahkan sebagai penyertaan modal perusahaan PT KAI, Memberikan informasi tentang alas hak kepemilikan lahan PT KAI, Memberikan informasi mengenai batas-batas wilayah Aset milik PT KAI Diharapkan dengan acara FGD ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai status, Batas dan Pengelolaan Aset PT KAI kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan sehingga Aset tersebut bisa dijaga dan dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan amanah UU untuk kepentingan masyarakat luas serta bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Ujarnya

Selain itu Kepala PT.KAI drive IV Tanjungkarang Suryawan Putra Hia mengatakan mengundang KPK dan BPN adalah menjaga aset milik PT.KAI, bagaimana solusi penyelesaian masalah lahan milik kereta api. Singkatnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here