Home DARAT DPD Ditampar Persoalan Etika Karena Tingkah Tak Etis Andi Surya dan...

DPD Ditampar Persoalan Etika Karena Tingkah Tak Etis Andi Surya dan Abdul Gafar

54
0
SHARE

 

Masalah etika dirasa harus ditatarkan kembali kepada para anggota Dewan khususnya Dewan Perwakilan  Daerah (DPD), pasalnya dua anggotanya Andi Surya dan Abdul Gafar dilaporkan ke Badan Kehormatan DPD RI terkait dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik. Laporan di serahkan di kantor DPD RI Perwakilan Sumbar untuk diteruskan ke DPD RI di Jakarta, Senin, 5 Maret 2018. Karena ulah tengil dua oknum DPD yang memanfaatkan ilmu aji mumpung mencari panggung di tahun politik, kini DPD RI harus menanggung malu karena ulah mereka. Hal ini seperti dilansir dari portal berita online jurnalsumbar.com dan antarasnews regional Sumbar.
Diberitakan pelaporan ini dikarenakan ulah kedua anggota DPD RI tersebut yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dengan cara mencampuri persoalan hukum antara PT. KAI (Persero) dengan pengusaha setempat Basrizal Koto (Basko).
Miko Kamal, S.H., LL.M., PhD dan Hendra Ritonga, S.H., CLA selaku penasihat hukum PT. KAI (Persero) melaporkan kedua orang tersebut ke BK DPD RI melalui kantor perwakilan DPD RI di Jalan Musi Nomor 33 Padang.
Selasa (5/2/2018), beberapa anggota DPD RI yang tergabung dalam Badan Akuntabitas Publik (BAP) datang ke Padang untuk mencari solusi akibat eksekusi yang dilakukan terhadap lahan PT. KAI (Persero) yang diklaim milik Basrizal Koto.
“Mereka awalnya mengaku tidak akanakan mencam persoalan hukum namun dalam pembahasan mereka malah memasuki ranah tersebut dan memberikan penilaian sepihak dan beropini liar bahwa barang bukti yang dimiliki oleh PT. KAI (Persero) tidak sah,” terangnya.

Menurutnya tidak pantas seorang anggota DPD RI mencampuri persoalan hukum dan memberikan penilaian negatif terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
“Harapan kami BK DPD RI selepas menerima surat, mereka langsung melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik ini”, imbuh Miko.
Ria Putri Amri selaku Koordinator Perwakilan DPD RI di Padang, menyampaikan bahwa pihaknya benar telah menerima surat dari kuasa hukum PT. KAI (Persero), selanjutnya surat ini akan langsung diproses dan dikirim ke BK DPD RI di Jakarta.
“Kita langsung kirim hari ini melalui fax dan Pos, untuk balasannya kita masih bersifat menunggu instruksi dari atasan,” tambah Putri.
Berikut poin-poin yang disampaikan oleh Miko Kamal:

  • Tugas dan kewenangan seorang anggota DPD diatur di dalam Pasal 249 UU No. 17/2014 dan Pasal 101 Peraturan DPD RI No. 1/2014;
  • Sengketa antara PT. Basko Minang Plaza dkk dengan PT. KAI (Persero) Divre II Sumbar sudah diputus Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum, bahkan sudah diperiksa pada tahap peninjauan kembali;
  • Putusan Mahkamah Agung adalah produk hukum yang memberikan legitimasi kepada PT. KAI Divre II Sumbar untuk mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Klas I A Padang;
  • Sangat tidak etis, dua anggota DPD tersebut menilai suatu alat bukti yang telah diuji pada proses persidangan di seluruh tingkatan peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dalam pernyataannya, Andi Surya menyatakan bahwa PT KAI tidak berhak atas lahan Basko. Sementara itu, Abdul Gafar Usman membiarkan Andi Surya mengeluarkan pendapat di luar tugas dan kewenangannya sebagai anggota DPD, serta tidak memberikan kesempatan yang berimbang kepada pihak PT KAI Divre II Sumbar untuk menjelaskan fakta hukum yang sebenarnya pada pertemuan tanggal 5/2/2018;
  • Sikap dan pernyataan dua anggota DPD tersebut telah merusakan tatanan kenegaraan, dimana masing-masing lembaga negara memiliki batas kekuasaan yang tidak boleh saling mencampuri
    satu dengan yang lainnya, yakni kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif. DPD adalah salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif.

Sementara di Lampung, pihak PT. KAI (Persero) Divre IV terus berkoordinasi dengan BPN Kanwil Lampung untuk melakukan diskusi menghadapai persoalan aset tanah PT. KAI (Persero) yang lahannya dimanfaatkan secara ilegal selama ini. Hal ini dilakukan guna menjaga amanat UU sebagai BUMN.

 

*Wwn*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here