Home DARAT Keselamatan Ini Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Keselamatan Ini Menjadi Tanggung Jawab Bersama

42
0
SHARE

Pentingnya menjaga Keselamatan, Ditjen Keselamatan Perkeretaapian menggelar penyuluhan pelanggaran hukum di bidang perkeretaapian. Acara yang diadakan di Aula Kecamatan Prambanan, Klaten pada 15 Maret 2018 ini dihadiri oleh kepala desa, tokoh masyarakat sepanjang perlintasan kereta, kepala sekolah, guru dan siswa yang berada di Kecamatan Prambanan Klaten.

Hadir dalam acara ini Drs. Suhardi, MM selaku Camat Prambanan Klaten, yang menyambut baik acara penyuluhan ini,  beliau juga berharap acara ini dapat menambah pengetahuan dan juga dapat meningkatkan keselamatan diseluruh Kecamatan Prambanan khususnya di sepanjang perlintasan kereta api.

Pengisi acara penyuluhan keselamatan perkeretaapian

Edi Nursalam selaku Direktur Keselamatan Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, menghimbau untuk perlintasan sebidang yang berpotongan harus memiliki izin dari dinas perhubungan, jika perlintasan sebidang tidak memiliki izin maka harus segera ditutup. Bagi warga yang membuat perlintasan tanpa memiliki izin dapat dikenakan sangsi 1 milyar, dan bagi masyarakat yang melihat orang membuka perlintasan sebidang tanpa izin agar segera melaporkan pelangaran tersebut ke dinas perhubungan atau langsung ke Ditjen Perkeretaapian.

Dia juga menambahkan, yang berwenang untuk memberikan rambu-rambu atau palang pintu diperlintasan kereta api bukan tanggung jawab PT. KAI melainkan itu tugas, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi sesuai undang-undang yang ada.

Dirambahkan juga kepada masyarakat, agar setiap melewati perlintasan kereta api untuk berhenti sebentar dan memastikan tidak ada kereta yang lewat untuk menjaga keselamatan diri sendiri. Kereta api berjalan di jalanya sendiri dan tidak boleh diganggu karena kereta api tidak dapat berhenti mendadak sehingga kereta api mendapat prioritas jalan. Seperti diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2009 tentang Peyelengaraan Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2009 Tentang LLAKA, Peraturan Mentri Perhubungan No. PM 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara jalur KA dengan Bangunan Lain. Barang siapa yang melangar peraturan tersebut dapat dikenakan sangsi sesuai dengan pelangaran yang dilakukanya.

Peserta penyuluhan keselamatan perkeretaapian kec prambanan klaten

Edi juga menghimbau agar masyarakat ikut menjaga perlintasan di sekitar jalur kereta api, masyarakat dihimbau untuk tidak mendirikan bangunan apapun di sekitar perlintasan kereta api apalagi melakukan kegiatan yang menganggu dan membahayakan perjalanan KA, karena dapat dikenakan sangsi penjara 6 tahun dan denda hingga 2 milyar.

Ida Hidayati selaku Deputi EVP DAOP 6 Yogyakarta menghimbau bahwa kereta api mengutamakan keselamatan dalam perjalanan kereta, selain itu beliau juga mengajak masyarakat untuk menjaga perjalanan kereta api dan melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat pelanggaran yang dilakukan di sekitar perlintasan kereta api.

Kepada orang tua dan guru agar turut memberikan pengetahuan kepada anak supaya tidak melakukan pelanggaran hukum di perlintasan kereta api dan menghimbau bahayanya selfie (swafoto) di perlintasan kereta api. Ditambahkan juga agar masyarakat memahami potensi bahaya perjalanan kereta api, memahami dan menjalankan peraturan yang berlaku, serta melaporkan kepada pihak terkait jika menemukan hal-hal yang membahayakan perjalanan kereta api.

Ipda Slamet Riyadi, S.H selaku Kanit Dikyasa Sat Lantas Polres Klaten menmberikan arahan kepada masyarakat mengenai aturan melewati perlintasan kereta api terdapat dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114 dan sanksinya ada pada Pasal 296 dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 114

Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan Jalan, Pengemudi Kendaraan wajib:

a. Berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain.

b. Mendahulukan kereta api, dan

c. Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

Pasal 296
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Kewajiban pengguna jalan juga termuat dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 124 yang berbunyi:

Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

Sedangkan untuk penyedia, pemelihara perlintasan sebidang, aturannya tercantum dalam UU Perkeretaapian pasal-pasal berikut ini:
Hak dan Wewenang Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Pasal 90 huruf d:

Mendahulukan perjalanan kereta api di perpotongan sebidang dengan jalan

Pasal 94 yang berbunyi:
(1) Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup.
(2) Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Beliau juga menambahkan jika terjadi kecelakaan diperlintasan KA maka PT. KAI dapat menuntut pihak yang melangar rambu-rambu lalu lintas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api.

Masyarakat harus lebih waspada dan membiasakan diri untuk berhenti dan memastikan tidak ada kereta lewat baik di perlintasan berpalang maupun perlintasan tidak berpalang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here